Rampagoe.News. Pemerintah Aceh terus menggelontorkan anggaran besar untuk pembangunan prasarana dayah dalam satu dekade terakhir. Namun di balik angka yang terus meningkat, muncul persoalan yang semakin sulit diabaikan: ketimpangan distribusi dan indikasi kuatnya pengaruh non-teknis dalam penentuan alokasi.
Pada tahun 2026, anggaran prasarana dayah tercatat mencapai Rp251,66 miliar. Secara nominal, angka ini menunjukkan komitmen serius terhadap penguatan pendidikan berbasis dayah. Namun ketika ditelusuri lebih jauh, pola distribusinya justru menimbulkan pertanyaan mendasar.
Tidak Semua Dayah Mengalami Kemajuan yang Sama
Dalam kurun 2015 hingga 2026, perubahan fisik dayah di Aceh memang terlihat signifikan. Banyak dayah yang sebelumnya berupa pondok kayu kini telah berkembang menjadi bangunan permanen bertingkat. Fasilitas belajar juga mulai beralih dari ruang terbuka ke ruang kelas yang lebih formal.
Namun, perkembangan ini tidak terjadi secara merata.
Beberapa wilayah mengalami lonjakan pembangunan yang sangat cepat, sementara wilayah lain masih tertinggal dengan fasilitas terbatas. Perbedaan ini tidak bisa dianggap sebagai variasi biasa—skalanya cukup besar untuk disebut sebagai ketimpangan struktural.
Jalur Anggaran yang Tidak Sepenuhnya Teknis
Secara prosedural, pembangunan prasarana dayah melalui beberapa tahap: mulai dari usulan masyarakat, verifikasi oleh dinas, hingga penganggaran dalam APBA dan pelaksanaan proyek.
Masalahnya muncul pada tahap awal.
Dalam praktiknya, sebagian besar usulan justru berasal dari jalur aspirasi politik, bukan dari pemetaan kebutuhan teknis yang komprehensif. Akibatnya, prioritas pembangunan tidak selalu mencerminkan kondisi lapangan.
Dampaknya mulai terlihat jelas:
- Ada dayah yang menerima pembangunan berulang
- Ada pula yang belum tersentuh fasilitas dasar
Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan indikasi adanya distorsi dalam penentuan prioritas.
Ketimpangan Wilayah Semakin Terlihat
Distribusi anggaran tahun 2026 menunjukkan konsentrasi pada beberapa daerah tertentu, seperti Aceh Tenggara dan Bireuen. Sementara itu, daerah lain seperti Aceh Utara menerima alokasi yang relatif lebih kecil.
Jika distribusi berbasis kebutuhan riil, pola ini seharusnya lebih proporsional. Namun fakta di lapangan menunjukkan kecenderungan berbeda.
Arah alokasi tampak lebih dipengaruhi oleh kekuatan jaringan dan akses terhadap pengambil kebijakan, dibandingkan dengan tingkat kebutuhan infrastruktur.
Dua Wajah Dayah dalam Satu Sistem
Perkembangan prasarana dayah dapat dibagi dalam tiga fase:
- 2015–2018: dominasi swadaya masyarakat
- 2019–2022: mulai intervensi pemerintah
- 2023–2026: pembangunan lebih terstruktur
Namun hasil akhirnya tidak seragam.
Di satu sisi, muncul dayah dengan fasilitas lengkap dan modern. Di sisi lain, masih ada dayah yang bertahan dengan kondisi sederhana. Keduanya berada dalam sistem yang sama, tetapi menerima hasil yang sangat berbeda.
Persoalan Utama: Arah Distribusi
Ada beberapa masalah mendasar yang terus berulang:
- Perencanaan belum sepenuhnya berbasis data kebutuhan
- Ketergantungan pada jalur politik masih tinggi
- Evaluasi dampak pembangunan relatif lemah
- Ketimpangan antar wilayah semakin tajam
Pada akhirnya, persoalan ini bukan soal kurangnya anggaran.
Masalah utamanya terletak pada arah distribusi.
Selama alokasi masih dipengaruhi faktor di luar kebutuhan riil, peningkatan anggaran hanya akan memperbesar kesenjangan—bukan menyelesaikannya.
