RAMPAGOE.NEWS. BANDA ACEH – Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menjajaki peluang kerja sama dalam mendukung implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengelolaan aset daerah.

Audiensi yang berlangsung di Kantor BPKA tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Kabid BMA) BPKA, Muhammad Hidayatullah, S.STP., M.Ec.Dev. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pembangunan Aceh berbasis pengetahuan dan data.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furwani, M.Ec., didampingi sejumlah dosen, yakni Riza Aulia, S.E.I., M.Sc., Winny Dian Safitri, M.Si., serta Rika Mulia, M.B.A.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai peluang kolaborasi yang dapat diimplementasikan melalui program MBKM. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah pengembangan pembelajaran berbasis praktik dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam berbagai aktivitas pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Muhammad Hidayatullah menyambut baik inisiatif kerja sama tersebut. Menurutnya, BPKA memiliki berbagai program dan aktivitas yang dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami tata kelola pemerintahan secara langsung.

“Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis melalui program magang dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Aceh. Ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk melihat secara langsung bagaimana proses administrasi dan pengelolaan aset daerah dilakukan,” ujarnya.

Selain program magang, pembahasan juga mencakup peluang kolaborasi dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. BPKA dan FEBI UIN Ar-Raniry bersepakat bahwa hasil-hasil riset akademik dapat menjadi salah satu sumber rekomendasi dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Winny Dian Safitri menekankan pentingnya kehadiran kampus yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan inovasi dan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.

Kerja sama yang direncanakan juga mencakup pengembangan program literasi data melalui pembentukan pojok statistik dan pojok data sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap pentingnya data dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.

Selain itu, kolaborasi juga dapat melibatkan mahasiswa, Badan Pusat Statistik (BPS), serta gampong binaan dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di tingkat lokal.

FEBI UIN Ar-Raniry juga menawarkan berbagai potensi kerja sama melalui pusat-pusat studi yang dimiliki kampus. Melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa dalam riset terapan, diharapkan dapat lahir berbagai inovasi yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Aceh.

Sementara itu, BPKA membuka peluang bagi mahasiswa untuk mempelajari lebih jauh berbagai aspek pengelolaan Barang Milik Aceh, mulai dari inventarisasi aset, pemanfaatan aset daerah, pengamanan aset, hingga pelaksanaan sensus barang. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, kedua belah pihak berencana menyusun Memorandum of Agreement (MoA) sebagai dasar pelaksanaan berbagai program kerja sama yang akan dikembangkan ke depan. Melalui sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah ini, diharapkan lahir berbagai program inovatif yang mampu memperkuat kualitas pendidikan, riset, serta tata kelola pemerintahan di Aceh.

RAMPAGOE.NEWS. BANDA ACEH – Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menjajaki peluang kerja sama dalam mendukung implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengelolaan aset daerah.

Audiensi yang berlangsung di Kantor BPKA tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Kabid BMA) BPKA, Muhammad Hidayatullah, S.STP., M.Ec.Dev. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pembangunan Aceh berbasis pengetahuan dan data.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furwani, M.Ec., didampingi sejumlah dosen, yakni Riza Aulia, S.E.I., M.Sc., Winny Dian Safitri, M.Si., serta Rika Mulia, M.B.A.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai peluang kolaborasi yang dapat diimplementasikan melalui program MBKM. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah pengembangan pembelajaran berbasis praktik dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam berbagai aktivitas pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Muhammad Hidayatullah menyambut baik inisiatif kerja sama tersebut. Menurutnya, BPKA memiliki berbagai program dan aktivitas yang dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami tata kelola pemerintahan secara langsung.

“Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis melalui program magang dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Aceh. Ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk melihat secara langsung bagaimana proses administrasi dan pengelolaan aset daerah dilakukan,” ujarnya.

Selain program magang, pembahasan juga mencakup peluang kolaborasi dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. BPKA dan FEBI UIN Ar-Raniry bersepakat bahwa hasil-hasil riset akademik dapat menjadi salah satu sumber rekomendasi dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Winny Dian Safitri menekankan pentingnya kehadiran kampus yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan inovasi dan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.

Kerja sama yang direncanakan juga mencakup pengembangan program literasi data melalui pembentukan pojok statistik dan pojok data sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap pentingnya data dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.

Selain itu, kolaborasi juga dapat melibatkan mahasiswa, Badan Pusat Statistik (BPS), serta gampong binaan dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di tingkat lokal.

FEBI UIN Ar-Raniry juga menawarkan berbagai potensi kerja sama melalui pusat-pusat studi yang dimiliki kampus. Melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa dalam riset terapan, diharapkan dapat lahir berbagai inovasi yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Aceh.

Sementara itu, BPKA membuka peluang bagi mahasiswa untuk mempelajari lebih jauh berbagai aspek pengelolaan Barang Milik Aceh, mulai dari inventarisasi aset, pemanfaatan aset daerah, pengamanan aset, hingga pelaksanaan sensus barang. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, kedua belah pihak berencana menyusun Memorandum of Agreement (MoA) sebagai dasar pelaksanaan berbagai program kerja sama yang akan dikembangkan ke depan. Melalui sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah ini, diharapkan lahir berbagai program inovatif yang mampu memperkuat kualitas pendidikan, riset, serta tata kelola pemerintahan di Aceh.

RAMPAGOE.NEWS. BANDA ACEH – Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menjajaki peluang kerja sama dalam mendukung implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengelolaan aset daerah.

Audiensi yang berlangsung di Kantor BPKA tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Kabid BMA) BPKA, Muhammad Hidayatullah, S.STP., M.Ec.Dev. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pembangunan Aceh berbasis pengetahuan dan data.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furwani, M.Ec., didampingi sejumlah dosen, yakni Riza Aulia, S.E.I., M.Sc., Winny Dian Safitri, M.Si., serta Rika Mulia, M.B.A.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai peluang kolaborasi yang dapat diimplementasikan melalui program MBKM. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah pengembangan pembelajaran berbasis praktik dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam berbagai aktivitas pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Muhammad Hidayatullah menyambut baik inisiatif kerja sama tersebut. Menurutnya, BPKA memiliki berbagai program dan aktivitas yang dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami tata kelola pemerintahan secara langsung.

“Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis melalui program magang dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Aceh. Ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk melihat secara langsung bagaimana proses administrasi dan pengelolaan aset daerah dilakukan,” ujarnya.

Selain program magang, pembahasan juga mencakup peluang kolaborasi dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. BPKA dan FEBI UIN Ar-Raniry bersepakat bahwa hasil-hasil riset akademik dapat menjadi salah satu sumber rekomendasi dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Winny Dian Safitri menekankan pentingnya kehadiran kampus yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan inovasi dan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.

Kerja sama yang direncanakan juga mencakup pengembangan program literasi data melalui pembentukan pojok statistik dan pojok data sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap pentingnya data dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.

Selain itu, kolaborasi juga dapat melibatkan mahasiswa, Badan Pusat Statistik (BPS), serta gampong binaan dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di tingkat lokal.

FEBI UIN Ar-Raniry juga menawarkan berbagai potensi kerja sama melalui pusat-pusat studi yang dimiliki kampus. Melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa dalam riset terapan, diharapkan dapat lahir berbagai inovasi yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Aceh.

Sementara itu, BPKA membuka peluang bagi mahasiswa untuk mempelajari lebih jauh berbagai aspek pengelolaan Barang Milik Aceh, mulai dari inventarisasi aset, pemanfaatan aset daerah, pengamanan aset, hingga pelaksanaan sensus barang. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, kedua belah pihak berencana menyusun Memorandum of Agreement (MoA) sebagai dasar pelaksanaan berbagai program kerja sama yang akan dikembangkan ke depan. Melalui sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah ini, diharapkan lahir berbagai program inovatif yang mampu memperkuat kualitas pendidikan, riset, serta tata kelola pemerintahan di Aceh.