BANDA ACEH, RAMPAGOE.news – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengingatkan Pemerintah Aceh agar mempersiapkan setiap pertemuan resmi antara Gubernur Aceh dengan kementerian secara serius dan matang pada Senin, (10/08/2026). TTI menekankan pentingnya melibatkan dinas teknis terkait serta membawa data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap kunjungan kerja tersebut. Langkah koordinasi ini dinilai sangat krusial agar setiap audiensi tingkat tinggi tidak hanya berakhir sebagai agenda seremonial belaka. Sebaliknya, pertemuan strategis tersebut harus mampu menjadi sarana efektif untuk memperjuangkan kepentingan pembangunan dan anggaran bagi masyarakat Aceh secara konkret.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menjelaskan bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, harus senantiasa dibekali dengan amunisi informasi yang memadai setiap kali melakukan pertemuan dinas. Apabila agenda yang dibahas berkaitan erat dengan sektor pertanian, maka kehadiran pejabat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh mutlak diperlukan untuk mendampingi gubernur. Begitu pula jika pertemuan tersebut membahas sektor infrastruktur fisik, maka dinas teknis yang membidangi pembangunan infrastruktur wajib disertakan beserta data-data pendukungnya. TTI menyarankan agar gubernur tidak dibiarkan menjawab sendiri persoalan teknis di lapangan yang sebenarnya merupakan ranah pemahaman dari pejabat teknis terkait.
Pernyataan ini mencuat setelah TTI menyoroti jalannya pertemuan antara Gubernur Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian yang berlangsung baru-baru ini di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian mempertanyakan perkembangan bantuan serta proses pemulihan lahan pertanian yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir di wilayah Aceh. Pertanyaan kritis dari menteri tersebut dinilai memerlukan jawaban yang sangat spesifik dan berbasis pada data riil di lapangan. Data yang dimaksud meliputi luasan lahan yang terdampak banjir, kemajuan pemulihan fisik, rincian bantuan yang telah tersalurkan, jumlah pasti penerima manfaat, hingga kendala teknis yang masih dihadapi di lapangan.
Nasruddin Bahar menambahkan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Menteri Pertanian merupakan hal yang sangat wajar dalam konteks pengawasan dan evaluasi program kerja kementerian di daerah. TTI menilai sangat tidak tepat jika ada pihak-pihak yang menafsirkan pertanyaan menteri tersebut sebagai upaya untuk menyudutkan atau menyalahkan posisi Gubernur Aceh. Sebagai pimpinan kementerian yang mengalirkan program dan anggaran ke daerah, seorang menteri dinilai berhak untuk mengetahui realisasi serta dampak dari kebijakan yang telah digulirkan. Oleh karena itu, respon yang diberikan oleh Pemerintah Aceh seharusnya berupa pemaparan data yang valid dan kuat, bukan justru memunculkan sentimen negatif.
Lebih lanjut, TTI mengimbau kepada jajaran lingkaran terdekat Gubernur Aceh untuk tidak terburu-buru menyalahkan pihak kementerian ketika muncul pertanyaan yang sifatnya kritis dan mendalam. Pemerintah Aceh justru diharapkan melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap kesiapan delegasi sebelum mereka berangkat menghadiri pertemuan resmi tingkat nasional. Koordinasi pra-pertemuan harus diperketat agar semua bahan presentasi dan argumentasi teknis telah disiapkan secara komprehensif oleh dinas-dinas terkait. Peran gubernur sebagai pengambil kebijakan utama harus didukung penuh oleh jajaran dinas yang menguasai detail persoalan agar diplomasi daerah berjalan sukses.
Ke depan, TTI berharap setiap agenda pertemuan yang dijadwalkan oleh Gubernur Aceh dengan jajaran kementerian di Jakarta memiliki target capaian serta indikator keberhasilan yang jelas. Target tersebut harus mencakup identifikasi persoalan daerah yang ingin diselesaikan, rincian kebutuhan anggaran pembangunan, serta program-program strategis yang perlu diperjuangkan. Selain itu, Pemerintah Aceh juga harus menyusun rencana tindak lanjut yang sistematis segera setelah pertemuan formal tersebut selesai dilaksanakan. Dengan persiapan yang matang dan didukung data yang solid, setiap pertemuan diplomasi pembangunan diharapkan mampu membuahkan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
