JAKARTA, RAMPAGOE.news – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 1.896 triliun untuk 60 program prioritas nasional pada 2027. Rencana ini tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa belanja negara pada 2027 akan berada di kisaran 13,62% hingga 14,80% dari produk domestik bruto (PDB). Besaran postur makro fiskal 2027 ini telah memperhitungkan kebutuhan pendanaan berbagai program kerja prioritas nasional (PKPN) yang diperkirakan mencapai Rp 1.720 triliun hingga Rp 1.896 triliun.
Program PKPN terdiri dari 8 klaster yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), menjelaskan bahwa 8 klaster ini saling terhubung dan terinterkoneksi.
Beberapa program prioritas nasional yang direncanakan pada 2027 antara lain:
- Kedaulatan Pangan: 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, 4.582 Kapal Ikan Modern, 40.000 lokasi budidaya ikan darat tematik
- Kemandirian Energi dan Air: Mandatori Biodiesel 50 (B50), Mandatori Bioetanol 20 (E20), Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW
- Pendidikan: Makan Bergizi Gratis (MBG) anak sekolah, Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah/madrasah, Bantuan perlengkapan sekolah
- Kesehatan: MBG ibu hamil, ibu menyusui dan balita, 66 rumah sakit upgrade, Pemeriksaan kesehatan gratis
Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.
