JAKARTA, RAMPAGOE.news – Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga kuat telah direkrut untuk menjadi tentara Rusia dengan modus iming-iming pekerjaan sipil bergaji besar. Kabar mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam sebuah konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, (01/09/2026). Penipuan lowongan kerja ini diduga melibatkan jaringan internasional yang memanfaatkan kerentanan pencari kerja asal Indonesia. Otoritas intelijen terus mendalami modus operandi yang digunakan oleh para pelaku perekrutan tersebut agar kasus serupa tidak kembali berulang di masa mendatang.
Berdasarkan keterangan resmi dari DPR RI, para korban awalnya sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka akan diproyeksikan untuk bergabung dengan militer Rusia. Pihak perekrut menggunakan modus penawaran kerja sipil yang seolah-olah legal melalui negara pihak ketiga untuk mengelabui para WNI tersebut. Penawaran yang diberikan mencakup posisi operasional non-militer seperti petugas keamanan atau satuan pengamanan hingga staf administrasi di luar negeri. Daya tarik utama dari lowongan palsu ini adalah tawaran gaji dalam jumlah sangat besar, yang akhirnya membuat para korban tertarik untuk mendaftar tanpa rasa curiga sedikit pun.
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa informasi sensitif ini berhasil diperoleh berkat laporan serta koordinasi aktif dari otoritas intelijen Indonesia. Proses rekrutmen ilegal ini berlangsung secara rapi di mana negara ketiga bertindak sebagai perantara utama sebelum para WNI dikirim ke Rusia untuk bertugas. Setelah para korban mendaftarkan diri dan menyelesaikan proses administrasi awal, mereka justru diberangkatkan untuk menjadi tentara aktif. Skema penipuan lintas negara ini menunjukkan adanya kompleksitas baru dalam kasus penyalahgunaan tenaga kerja migran yang dikirim ke wilayah-wilayah konflik bersenjata.
Mengantisipasi dampak yang lebih luas dari dugaan perekrutan tentara asing ini, pemerintah Indonesia dilaporkan telah mengambil langkah-langkah strategis yang cepat. Badan intelijen dalam negeri bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) langsung melakukan koordinasi intensif guna memetakan keberadaan para WNI tersebut. Langkah diplomatik konkret juga mulai dijalankan dengan mengirimkan utusan khusus ke negara-negara pihak ketiga yang diduga menjadi lokasi transit atau asal pihak perekrut. Penyelidikan ini difokuskan untuk menyelamatkan para WNI yang terjebak sekaligus memutus mata rantai jaringan perekrutan ilegal tersebut sesegera mungkin.
Kasus keterlibatan WNI dalam konflik militer di luar negeri memang menjadi perhatian serius bagi parlemen dan juga jajaran pemerintah Indonesia saat ini. Dasco menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara di luar negeri harus tetap menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik global. Oleh karena itu, DPR mendesak semua instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap tawaran-tawaran kerja luar negeri yang mencurigakan di media sosial maupun jalur informal. Edukasi publik mengenai bahaya lowongan kerja palsu dengan iming-iming gaji tidak rasional juga dinilai sangat mendesak untuk terus digalakkan secara masif ke seluruh penjuru tanah air.
