Rampagoe.News. Praktik penambangan emas tanpa izin dalam skala masif di kawasan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh, kini menjadi sorotan tajam setelah munculnya dokumen pengaduan masyarakat yang bersifat rahasia. Laporan tersebut mengungkapkan adanya dugaan kegiatan ilegal yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan jaringan besar di wilayah tersebut.

Dalam dokumen yang telah diserahkan kepada berbagai lembaga penegak hukum tersebut, pelapor memaparkan bahwa operasional tambang ini berlangsung secara terstruktur dan sistematis. Berdasarkan data yang tercantum, setidaknya terdapat 133 unit alat berat jenis ekskavator atau beko yang digunakan untuk mengeruk emas di lokasi tersebut. Dari total jumlah tersebut, lebih dari seratus unit disinyalir berada di bawah kendali satu kelompok utama, sementara sisanya dikelola oleh beberapa kelompok kecil lainnya.

Selain penggunaan alat berat dalam jumlah besar, laporan itu juga membongkar adanya indikasi perputaran uang yang fantastis. Setiap unit alat berat diduga diwajibkan memberikan setoran sebesar Rp32 juta. Jika akumulasi ini benar, maka potensi dana yang mengalir dalam aktivitas ilegal ini mencapai angka yang sangat signifikan.

Muncul pula dugaan mengenai adanya pembiaran atau keterlibatan oknum tertentu yang memuluskan operasional tambang tersebut hingga sulit tersentuh hukum. Pelapor menekankan bahwa tanpa perlindungan atau kelalaian dari pihak terkait, kegiatan berskala besar ini tidak mungkin bisa berjalan dalam waktu lama tanpa ada tindakan tegas.

Dampak dari eksploitasi lahan secara ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan warga di sekitar lokasi tambang. Meski laporan ini sudah tersebar, pihak Kepolisian maupun instansi terkait lainnya belum memberikan pernyataan resmi guna mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut.

Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam terhadap laporan tersebut. Kendati demikian, sesuai dengan kaidah jurnalistik dan asas praduga tak bersalah, semua pihak yang namanya terseret dalam laporan ini masih berstatus terduga sampai adanya pembuktian hukum yang sah di pengadilan.