JAKARTA, RAMPAGOE.news – PT Bank Aceh Syariah mengambil langkah strategis yang signifikan dalam memperkuat persiapannya menuju status bank devisa melalui kolaborasi erat bersama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Langkah tersebut diwujudkan melalui pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Gedung LPPI, Jakarta, pada Jumat, (14/08/2026). Pertemuan penting ini difokuskan untuk membahas kesiapan komprehensif Bank Aceh dalam memperluas jangkauan layanan keuangannya ke kancah internasional. Upaya akselerasi ini dinilai krusial guna memastikan seluruh instrumen pendukung operasional bank devisa dapat dipersiapkan secara matang, terukur, dan sepenuhnya selaras dengan regulasi perbankan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak secara mendalam mengkaji berbagai aspek fundamental yang menjadi syarat mutlak peralihan status menuju bank devisa. Pembahasan utama mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel. Selain itu, manajemen risiko, tingkat kepatuhan (compliance), serta penataan ulang proses bisnis internal turut menjadi fokus kajian guna meminimalkan potensi kendala operasional di masa mendatang. Infrastruktur teknologi informasi dan kesiapan sistem digital perbankan juga tidak luput dari pembahasan serius agar nantinya mampu menopang transaksi lintas negara dengan aman dan efisien.
Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, menegaskan bahwa agenda beralih status menjadi bank devisa merupakan program kerja prioritas yang dirancang untuk mendongkrak kapasitas bisnis perseroan secara keseluruhan. Menurutnya, pencapaian status ini tidak sekadar memperbanyak portofolio produk perbankan, melainkan sebuah transformasi menyeluruh untuk menghadirkan nilai tambah bagi para nasabah. Layanan devisa ini nantinya diharapkan mampu mempermudah akses transaksi perdagangan internasional bagi para pelaku usaha di Aceh dan daerah operasional lainnya. Fadhil juga menggarisbawahi pentingnya komitmen internal agar seluruh proses persiapan dijalankan dengan penuh keseriusan demi memenuhi standar kelayakan dari regulator.
Lebih lanjut, Fadhil Ilyas memaparkan pandangannya mengenai esensi dari perubahan besar yang tengah diupayakan oleh lembaga keuangan daerah tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa “Menjadi bank devisa bukan sekadar menambah jenis layanan, tetapi merupakan bagian dari transformasi Bank Aceh untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, proses persiapannya harus dilakukan secara serius, terukur, dan memenuhi seluruh aspek yang dipersyaratkan.” Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen agar seluruh rangkaian persiapan teknis maupun administratif dilaksanakan secara transparan, akurat, dan profesional.
Kemitraan strategis dengan LPPI ini dinilai sangat krusial mengingat lembaga tersebut memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi industri perbankan di Indonesia. Melalui bimbingan dan kurikulum pelatihan dari LPPI, Bank Aceh optimistis dapat menggembleng para karyawannya agar memiliki kualifikasi global yang dibutuhkan dalam mengelola transaksi valuta asing. Selain pembinaan SDM, asistensi dari LPPI diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko yang lebih kuat. Dengan demikian, proses pengajuan izin bank devisa ke otoritas terkait dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu.
Langkah progresif ini juga diproyeksikan akan memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian Provinsi Aceh secara umum, khususnya dalam memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor komoditas unggulan daerah. Selama ini, para pelaku ekspor daerah kerap kali harus menggunakan jasa bank devisa nasional lainnya yang beroperasi di luar daerah untuk menyelesaikan transaksi pembayaran internasional mereka. Dengan hadirnya layanan devisa mandiri dari Bank Aceh Syariah, diharapkan efisiensi biaya dan waktu transaksi dapat ditekan secara signifikan. Sinergi antara Bank Aceh dan LPPI ini menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan panjang bank milik daerah tersebut untuk sejajar dengan bank-bank skala nasional.
