BANDA ACEH, RAMPAGOE.news – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Kamis, (27/08/2026). Rapat paripurna ini beragendakan penyampaian jawaban atau tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025. Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRA Ali Basrah serta didampingi Ketua DPRA Zulfadhli. Selain jajaran legislatif, acara tersebut juga dihadiri oleh Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah, serta unsur Forkopimda dan kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Dalam pidatonya, Dek Fadh menyampaikan apresiasi yang mendalam dan terima kasih kepada pimpinan beserta seluruh anggota legislatif atas berbagai masukan serta rekomendasi yang telah diberikan. Menurut dia, pandangan dari Badan Anggaran DPRA merupakan instrumen penting guna mengarahkan jalannya pembangunan di Aceh agar tetap tepat sasaran. Dek Fadh juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan sinergis antara pihak eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan rakyat Aceh secara menyeluruh. Kemitraan yang kokoh ini diharapkan terus bertahan agar pelaksanaan program pembangunan daerah dapat terealisasi secara optimal tanpa hambatan berarti.
Pemerintah Aceh juga memaparkan analisis kinerja keuangan daerah yang diukur berdasarkan beberapa rasio, termasuk rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, serta pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBA 2025, realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target dengan mencapai Rp10,70 triliun atau sekitar 100,08 persen dari target awal sebesar Rp10,69 triliun. Sektor Pendapatan Asli Aceh (PAA) turut menunjukkan kinerja positif dengan realisasi mencapai Rp2,71 triliun, setara dengan 100,22 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,70 triliun. Keberhasilan ini didorong oleh penerimaan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya.
Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Aceh, pihak pemerintah daerah menerapkan berbagai langkah strategis mulai dari perluasan basis penerimaan hingga optimalisasi zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, realisasi dari pos retribusi daerah tercatat sebesar Rp684,77 miIiar atau sekitar 96,67 persen dari target awal sebesar Rp708,33 miliar. Capaian retribusi ini sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem layanan non-digital serta penambahan objek retribusi baru di wilayah Aceh. Sementara itu, untuk pos pendapatan sah lainnya berhasil menembus angka Rp258,73 miliar atau melonjak hingga 144,92 persen dari target awal yang hanya berkisar Rp178,53 miliar.
Mengenai belanja daerah, realisasinya tercatat sebesar Rp10,65 triliun dari pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp11,16 triliun, atau setara dengan 95,42 persen. Dek Fadh menerangkan bahwa selisih anggaran belanja tersebut diakibatkan oleh beberapa kendala teknis dan kondisi alam di lapangan. Hambatan tersebut mencakup adanya sisa pengadaan barang dan jasa, paket pekerjaan fisik serta nonfisik yang terkendala akibat bencana banjir, hingga belum rampungnya regulasi pembiayaan di Baitul Mal Aceh. Meski demikian, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah tetap berjalan lancar dengan realisasi optimal mencapai 100,01 persen.
Dari seluruh perhitungan realisasi anggaran tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Aceh untuk Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp518,46 miliar. Angka SiLPA ini mengalami penurunan yang cukup positif sebesar Rp11,80 miliar jika dibandingkan dengan SiLPA pada tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp530,26 miliar. Menutup penjelasannya, Dek Fadh menegaskan bahwa segala usulan dan kritik dari DPRA akan dijadikan landasan untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan aset daerah dan peningkatan administrasi. Pemerintah Aceh berkomitmen kuat untuk terus mengatasi berbagai tantangan pembangunan ke depan demi memenuhi ekspektasi seluruh masyarakat Aceh.
