Rampagoe.News. Pemerintah Aceh kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi terbaru pada 2025, daerah ini meraih indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,73 dengan predikat A minus (A-), yang menandakan progres signifikan dalam memperbaiki kualitas layanan publik. Pencapaian ini menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah di Indonesia yang secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap modernisasi pemerintahan.
Kenaikan angka indeks dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata transformasi birokrasi yang berjalan konsisten. Tahun 2021, Aceh mencatat indeks 63,36, lalu naik tipis menjadi 64,09 di 2022, sebelum melompati angka 74,55 pada 2023 dan 79,69 di 2024. Kini, capaian 82,73 pada 2025 semakin memperkuat tren positif tersebut. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyatakan bahwa Pemprov terus mendorong akselerasi reformasi, terutama pada indikator-indikator yang masih memiliki potensi peningkatan.
Selain indeks utama, sejumlah parameter kunci juga menunjukkan hasil menggembirakan. Kualitas layanan publik dinilai 4,56 dengan predikat “prima,” sementara perencanaan pembangunan meraih nilai 91,06 atau “sangat baik.” Pemerintah Aceh juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2025, yang menegaskan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam aspek tata kelola, pengadaan barang dan jasa meraih skor 81,96 (“sangat baik”), budaya kerja BerAKHLAK tercatat 74,70, dan digitalisasi arsip melonjak mencapai 91,51. M. Nasir mengungkapkan, capaian ini menjadi fondasi untuk menantang target 2026 yang lebih berfokus pada isu-isu strategis, seperti pengurangan kemiskinan, stabilitas harga, ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Publik kini berharap transformasi birokrasi di Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) mampu membawa dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan catatan kinerja yang terus meningkat, Aceh dianggap sebagai model daerah yang sukses menggabungkan prinsip pemerintahan modern dengan respons terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
