Rampagoe.News. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterbatasan anggaran pemulihan Aceh pascabencana, yang menurutnya belum mampu menjawab kebutuhan daerah tersebut secara komprehensif. Ia menegaskan pentingnya dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemulihan.

“Mudah-mudahan, pemerintah pusat bisa memberikan dukungan yang memadai,” ujar Mualem dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPA 2027 di Banda Aceh.

Mualem menjelaskan bahwa Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 47 triliun untuk merealisasikan program pemulihan pascabencana. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan program-program tersebut masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

“Kita berharap agar pemerintah pusat memberikan dukungan yang lebih besar supaya program-program prioritas dapat terlaksana secara optimal,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga menyinggung dampak bencana banjir yang telah menyebabkan lonjakan angka kemiskinan di wilayahnya. Menurutnya, kemiskinan dan pengangguran menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Angka kemiskinan di Aceh meningkat signifikan akibat bencana. Ini adalah masalah yang harus kita tekan segera mungkin,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengkritisi bantuan dari pemerintah pusat yang dinilai masih terbatas pada kebutuhan mendesak seperti penyediaan bahan pokok. Sementara itu, pembangunan infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan baru mencapai tahap awal pengerjaan. Ia juga menyoroti kondisi wilayah pedalaman yang masih terisolasi, di mana masyarakat setempat terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai.

Selain itu, Mualem menggarisbawahi masalah pendangkalan muara sungai atau kuala yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di Aceh. Ia menuturkan bahwa aliran air dari hulu sering kali terhambat akibat muara yang dangkal, sehingga air meluap dan membanjiri permukiman warga.

“Jika kuala tidak segera dibenahi, ini akan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Setiap kali banjir, air tidak bisa mengalir ke laut dan akhirnya merendam rumah-rumah warga,” jelasnya.

Mualem juga menuturkan bahwa pihaknya telah berupaya keras untuk mendapatkan izin pengerukan muara dari pemerintah pusat, namun hingga kini hasilnya masih belum memuaskan.

“Berulang kali kami mengajukan izin kepada pusat, tetapi prosesnya seperti maju mundur. Seperti anak tiri yang harus mengemis kepada orang tuanya untuk sekadar mendapatkan bantuan. Ini adalah ancaman serius yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.

Rampagoe.News. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterbatasan anggaran pemulihan Aceh pascabencana, yang menurutnya belum mampu menjawab kebutuhan daerah tersebut secara komprehensif. Ia menegaskan pentingnya dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemulihan.

“Mudah-mudahan, pemerintah pusat bisa memberikan dukungan yang memadai,” ujar Mualem dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPA 2027 di Banda Aceh.

Mualem menjelaskan bahwa Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 47 triliun untuk merealisasikan program pemulihan pascabencana. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan program-program tersebut masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

“Kita berharap agar pemerintah pusat memberikan dukungan yang lebih besar supaya program-program prioritas dapat terlaksana secara optimal,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga menyinggung dampak bencana banjir yang telah menyebabkan lonjakan angka kemiskinan di wilayahnya. Menurutnya, kemiskinan dan pengangguran menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Angka kemiskinan di Aceh meningkat signifikan akibat bencana. Ini adalah masalah yang harus kita tekan segera mungkin,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengkritisi bantuan dari pemerintah pusat yang dinilai masih terbatas pada kebutuhan mendesak seperti penyediaan bahan pokok. Sementara itu, pembangunan infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan baru mencapai tahap awal pengerjaan. Ia juga menyoroti kondisi wilayah pedalaman yang masih terisolasi, di mana masyarakat setempat terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai.

Selain itu, Mualem menggarisbawahi masalah pendangkalan muara sungai atau kuala yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di Aceh. Ia menuturkan bahwa aliran air dari hulu sering kali terhambat akibat muara yang dangkal, sehingga air meluap dan membanjiri permukiman warga.

“Jika kuala tidak segera dibenahi, ini akan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Setiap kali banjir, air tidak bisa mengalir ke laut dan akhirnya merendam rumah-rumah warga,” jelasnya.

Mualem juga menuturkan bahwa pihaknya telah berupaya keras untuk mendapatkan izin pengerukan muara dari pemerintah pusat, namun hingga kini hasilnya masih belum memuaskan.

“Berulang kali kami mengajukan izin kepada pusat, tetapi prosesnya seperti maju mundur. Seperti anak tiri yang harus mengemis kepada orang tuanya untuk sekadar mendapatkan bantuan. Ini adalah ancaman serius yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.

Rampagoe.News. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterbatasan anggaran pemulihan Aceh pascabencana, yang menurutnya belum mampu menjawab kebutuhan daerah tersebut secara komprehensif. Ia menegaskan pentingnya dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemulihan.

“Mudah-mudahan, pemerintah pusat bisa memberikan dukungan yang memadai,” ujar Mualem dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPA 2027 di Banda Aceh.

Mualem menjelaskan bahwa Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 47 triliun untuk merealisasikan program pemulihan pascabencana. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan program-program tersebut masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

“Kita berharap agar pemerintah pusat memberikan dukungan yang lebih besar supaya program-program prioritas dapat terlaksana secara optimal,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga menyinggung dampak bencana banjir yang telah menyebabkan lonjakan angka kemiskinan di wilayahnya. Menurutnya, kemiskinan dan pengangguran menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Angka kemiskinan di Aceh meningkat signifikan akibat bencana. Ini adalah masalah yang harus kita tekan segera mungkin,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengkritisi bantuan dari pemerintah pusat yang dinilai masih terbatas pada kebutuhan mendesak seperti penyediaan bahan pokok. Sementara itu, pembangunan infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan baru mencapai tahap awal pengerjaan. Ia juga menyoroti kondisi wilayah pedalaman yang masih terisolasi, di mana masyarakat setempat terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai.

Selain itu, Mualem menggarisbawahi masalah pendangkalan muara sungai atau kuala yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di Aceh. Ia menuturkan bahwa aliran air dari hulu sering kali terhambat akibat muara yang dangkal, sehingga air meluap dan membanjiri permukiman warga.

“Jika kuala tidak segera dibenahi, ini akan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Setiap kali banjir, air tidak bisa mengalir ke laut dan akhirnya merendam rumah-rumah warga,” jelasnya.

Mualem juga menuturkan bahwa pihaknya telah berupaya keras untuk mendapatkan izin pengerukan muara dari pemerintah pusat, namun hingga kini hasilnya masih belum memuaskan.

“Berulang kali kami mengajukan izin kepada pusat, tetapi prosesnya seperti maju mundur. Seperti anak tiri yang harus mengemis kepada orang tuanya untuk sekadar mendapatkan bantuan. Ini adalah ancaman serius yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.