BANDA ACEH, RAMPAGOE.news – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendesak percepatan pemulihan lahan pertanian dan infrastruktur dasar yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh. Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung di hadapan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pascabencana yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Setda Aceh pada Selasa (9/6/2026).
Enam bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah, Mualem menyoroti kendala serius yang masih dihadapi masyarakat di daerah pelosok. Fokus utama perhatian gubernur yang akrab disapa Mualem ini adalah sektor pertanian serta jaringan infrastruktur penunjang kehidupan warga yang belum pulih sepenuhnya.
Menurutnya, revitalisasi sawah menjadi prioritas mendesak mengingat masih banyak lahan produktif yang belum dapat kembali difungsikan oleh petani. Selain itu, kerusakan pada jaringan irigasi dan struktur jembatan jalan juga masih menghambat mobilitas logistik serta aktivitas ekonomi masyarakat di zona terdampak.
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” ujar Mualem dalam forum resmi tersebut.
Kondisi aliran sungai di Aceh dinilai menjadi faktor krusial yang memerlukan penanganan teknis segera. Perbaikan tata kelola sungai dipandang penting untuk memutus rantai risiko banjir yang dapat berulang dan mengancam permukiman di sepanjang bantaran sungai.
Muzakir Manaf menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan program rehabilitasi jangka panjang. Ia berkomitmen penuh agar setiap program pemulihan dapat berjalan tuntas dan mengembalikan fungsi wilayah yang sempat rusak akibat bencana.
“Insya Allah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut menyampaikan sorotan kritis terkait kondisi makroekonomi daerah. Ia mencatat bahwa tingkat inflasi di Aceh saat ini menduduki peringkat kedua tertinggi secara nasional berdasarkan data kementerian terkait. Kondisi ini menuntut intervensi dan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk menstabilkan daya beli masyarakat.
Fadhlullah juga melaporkan capaian realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh yang hingga saat ini baru menyentuh angka 45 persen. Ia menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan penyerapan anggaran secara signifikan agar tidak terakumulasi di akhir tahun fiskal.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” jelas Fadhlullah.
Merespons poin-poin yang disampaikan pimpinan daerah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi memaparkan capaian terbaru. Berdasarkan analisis Satgas Nasional, sepuluh dari delapan belas kabupaten atau kota yang terdampak bencana telah dinyatakan fungsional kembali secara normal.
Tito menekankan bahwa indikator pemulihan tidak hanya diukur dari sektor fisik semata, melainkan juga mencakup aspek pemerintahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan konektivitas wilayah. Untuk mendukung rehabilitasi sektor pertanian, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran senilai Rp371 miliar.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” tegas Tito.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan komitmen pemerintah pusat dalam memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh. Langkah strategis tersebut mencakup upaya mengembalikan skema alokasi dua persen mulai tahun anggaran mendatang guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam penanganan bencana.
Ia mengimbau pemerintah daerah agar memanfaatkan dana TKD yang telah direalisasikan tahun ini secara optimal untuk program pemulihan. Penyerapan yang cepat dan tepat sasaran akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengajuan anggaran pada siklus berikutnya.
“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” pungkas Tito.
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh wakil dari delapan belas bupati atau wali kota di wilayah terdampak, serta penanggung jawab program dari berbagai kementerian dan lembaga negara terkait yang terlibat dalam skema pemulihan pascabencana.
