Rampagoe.News. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut ditujukan untuk membantu pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam seperti banjir dan longsor.

Pernyataan ini disampaikan Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Ia menegaskan bahwa meskipun penanganan bencana telah dilakukan, kondisi di beberapa wilayah masih jauh dari kata pulih. Di Aceh, daerah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues masih menghadapi tantangan berat. Sementara di Sumatera Utara, fokus penanganan terpusat di kawasan Tapanuli dan sekitarnya. Untuk Sumatera Barat, perhatian utama diberikan pada wilayah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

“Kita tidak boleh lengah. Banjir dan longsor masih terus terjadi di sejumlah tempat. Langkah pemulihan harus dipercepat agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit,” ujar Tito.

Mendagri juga menekankan bahwa tambahan anggaran dari pemerintah pusat adalah bentuk nyata dukungan Presiden bagi daerah yang masih berjuang memulihkan diri. “Bapak Presiden telah menambah Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak. Semua kabupaten dan kota di wilayah ini akan mendapatkan bagian anggaran, tanpa ada yang ditinggalkan,” tegasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 75 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut, sebanyak 53 di antaranya terdampak bencana. Saat ini, 39 daerah (74 persen) telah kembali normal, sementara tiga daerah (6 persen) mendekati pulih, dan 11 daerah (20 persen) masih memerlukan perhatian khusus.

Tito juga menyoroti pentingnya kecepatan dalam proses pemulihan, yang harus dibarengi dengan penggunaan anggaran secara tepat sasaran. “Angka-angka ini bukan sekadar data, melainkan harus tercermin di lapangan. Saya minta semua pihak mengawal agar anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia mengapresiasi solidaritas antardaerah sebagai bentuk gotong royong nasional. Tito mencontohkan inisiatif pemerintah Sumatera Utara yang berhasil menghimpun bantuan hibah sebesar Rp 260 miliar untuk Aceh. “Ini bukti nyata bahwa daerah tidak bekerja sendirian. Solidaritas seperti ini sangat kita harapkan,” ujarnya.

Terkait skema TKD tahun 2026, Tito menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengurangi hak anggaran yang ada. “TKD tidak dipotong, melainkan dikembalikan setara dengan tahun sebelumnya setelah efisiensi. Dengan begitu, daerah tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendukung pemulihan dan pembangunan,” jelasnya.

Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 sendiri bertujuan untuk memberi penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja luar biasa. Penghargaan diberikan dalam empat kategori utama, yaitu pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.

Melalui forum ini, pemerintah pusat berharap sinergi yang lebih erat antara pusat dan daerah dapat terwujud, tidak hanya dalam peningkatan kinerja, tetapi juga dalam upaya menghadapi bencana dan mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

Rampagoe.News. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut ditujukan untuk membantu pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam seperti banjir dan longsor.

Pernyataan ini disampaikan Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Ia menegaskan bahwa meskipun penanganan bencana telah dilakukan, kondisi di beberapa wilayah masih jauh dari kata pulih. Di Aceh, daerah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues masih menghadapi tantangan berat. Sementara di Sumatera Utara, fokus penanganan terpusat di kawasan Tapanuli dan sekitarnya. Untuk Sumatera Barat, perhatian utama diberikan pada wilayah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

“Kita tidak boleh lengah. Banjir dan longsor masih terus terjadi di sejumlah tempat. Langkah pemulihan harus dipercepat agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit,” ujar Tito.

Mendagri juga menekankan bahwa tambahan anggaran dari pemerintah pusat adalah bentuk nyata dukungan Presiden bagi daerah yang masih berjuang memulihkan diri. “Bapak Presiden telah menambah Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak. Semua kabupaten dan kota di wilayah ini akan mendapatkan bagian anggaran, tanpa ada yang ditinggalkan,” tegasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 75 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut, sebanyak 53 di antaranya terdampak bencana. Saat ini, 39 daerah (74 persen) telah kembali normal, sementara tiga daerah (6 persen) mendekati pulih, dan 11 daerah (20 persen) masih memerlukan perhatian khusus.

Tito juga menyoroti pentingnya kecepatan dalam proses pemulihan, yang harus dibarengi dengan penggunaan anggaran secara tepat sasaran. “Angka-angka ini bukan sekadar data, melainkan harus tercermin di lapangan. Saya minta semua pihak mengawal agar anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia mengapresiasi solidaritas antardaerah sebagai bentuk gotong royong nasional. Tito mencontohkan inisiatif pemerintah Sumatera Utara yang berhasil menghimpun bantuan hibah sebesar Rp 260 miliar untuk Aceh. “Ini bukti nyata bahwa daerah tidak bekerja sendirian. Solidaritas seperti ini sangat kita harapkan,” ujarnya.

Terkait skema TKD tahun 2026, Tito menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengurangi hak anggaran yang ada. “TKD tidak dipotong, melainkan dikembalikan setara dengan tahun sebelumnya setelah efisiensi. Dengan begitu, daerah tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendukung pemulihan dan pembangunan,” jelasnya.

Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 sendiri bertujuan untuk memberi penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja luar biasa. Penghargaan diberikan dalam empat kategori utama, yaitu pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.

Melalui forum ini, pemerintah pusat berharap sinergi yang lebih erat antara pusat dan daerah dapat terwujud, tidak hanya dalam peningkatan kinerja, tetapi juga dalam upaya menghadapi bencana dan mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

Rampagoe.News. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut ditujukan untuk membantu pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam seperti banjir dan longsor.

Pernyataan ini disampaikan Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Ia menegaskan bahwa meskipun penanganan bencana telah dilakukan, kondisi di beberapa wilayah masih jauh dari kata pulih. Di Aceh, daerah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues masih menghadapi tantangan berat. Sementara di Sumatera Utara, fokus penanganan terpusat di kawasan Tapanuli dan sekitarnya. Untuk Sumatera Barat, perhatian utama diberikan pada wilayah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

“Kita tidak boleh lengah. Banjir dan longsor masih terus terjadi di sejumlah tempat. Langkah pemulihan harus dipercepat agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit,” ujar Tito.

Mendagri juga menekankan bahwa tambahan anggaran dari pemerintah pusat adalah bentuk nyata dukungan Presiden bagi daerah yang masih berjuang memulihkan diri. “Bapak Presiden telah menambah Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak. Semua kabupaten dan kota di wilayah ini akan mendapatkan bagian anggaran, tanpa ada yang ditinggalkan,” tegasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 75 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut, sebanyak 53 di antaranya terdampak bencana. Saat ini, 39 daerah (74 persen) telah kembali normal, sementara tiga daerah (6 persen) mendekati pulih, dan 11 daerah (20 persen) masih memerlukan perhatian khusus.

Tito juga menyoroti pentingnya kecepatan dalam proses pemulihan, yang harus dibarengi dengan penggunaan anggaran secara tepat sasaran. “Angka-angka ini bukan sekadar data, melainkan harus tercermin di lapangan. Saya minta semua pihak mengawal agar anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia mengapresiasi solidaritas antardaerah sebagai bentuk gotong royong nasional. Tito mencontohkan inisiatif pemerintah Sumatera Utara yang berhasil menghimpun bantuan hibah sebesar Rp 260 miliar untuk Aceh. “Ini bukti nyata bahwa daerah tidak bekerja sendirian. Solidaritas seperti ini sangat kita harapkan,” ujarnya.

Terkait skema TKD tahun 2026, Tito menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengurangi hak anggaran yang ada. “TKD tidak dipotong, melainkan dikembalikan setara dengan tahun sebelumnya setelah efisiensi. Dengan begitu, daerah tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendukung pemulihan dan pembangunan,” jelasnya.

Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 sendiri bertujuan untuk memberi penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja luar biasa. Penghargaan diberikan dalam empat kategori utama, yaitu pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.

Melalui forum ini, pemerintah pusat berharap sinergi yang lebih erat antara pusat dan daerah dapat terwujud, tidak hanya dalam peningkatan kinerja, tetapi juga dalam upaya menghadapi bencana dan mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.