BANDA ACEH, RAMPAGOE.news – Dinas Pengairan Aceh berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat kedua dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026. Pencapaian ini diraih setelah dinas tersebut memperoleh nilai luar biasa sebesar 98,40 dari hasil penilaian komprehensif yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari komitmen instansi tersebut dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas secara transparan dan akuntabel. Pengumuman apresiasi ini menjadi momentum penting bagi jajaran Dinas Pengairan Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
Evaluasi tahunan ini diselenggarakan untuk menilai sejauh mana badan publik, khususnya Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dalam Monev ini mencakup berbagai indikator penting, mulai dari ketersediaan informasi berkala, pelayanan permohonan informasi, hingga pengelolaan dokumentasi digital yang mudah diakses. Skor tinggi 98,40 yang diperoleh Dinas Pengairan Aceh menunjukkan bahwa sistem pengelolaan informasi mereka dinilai sangat informatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kemudahan akses data publik.
Keberhasilan menempati posisi kedua ini tidak terlepas dari optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Pengairan Aceh. PPID tersebut secara konsisten melakukan inovasi dalam menyajikan data-data strategis terkait pengelolaan sumber daya air, proyek infrastruktur pengairan, dan program kerja dinas lainnya. Akses informasi kini tidak hanya disediakan secara fisik di kantor, melainkan juga melalui platform digital dan situs resmi yang senantiasa diperbarui secara berkala. Transformasi digital ini memudahkan masyarakat, akademisi, hingga pelaku media untuk mendapatkan informasi valid tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
Prestasi ini juga menjadi indikator bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Pengairan Aceh semakin menguat seiring dengan meningkatnya keterbukaan informasi. Transparansi dalam pelaksanaan proyek pengairan sangat krusial guna menghindari kesalahpahaman dan memastikan pengawasan publik berjalan dengan baik. Dengan keterbukaan yang maksimal, setiap kebijakan pembangunan infrastruktur pengairan dapat dipantau dan didukung penuh oleh masyarakat Aceh. Peringkat kedua ini sekaligus menjadi pemacu semangat bagi seluruh staf dinas untuk mempertahankan kredibilitas dan terus berinovasi dalam pelayanan.
Melalui pencapaian nilai 98,40 pada Selasa, (08/09/2026), Dinas Pengairan Aceh diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi instansi pemerintah lainnya di Provinsi Aceh dalam hal keterbukaan informasi. Langkah keberlanjutan dinilai sangat penting agar kualitas pelayanan tidak menurun, melainkan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi terkini. Pemerintah Aceh sendiri terus mendorong seluruh SKPA untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. Dengan komitmen yang konsisten, penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses akan selalu menjadi prioritas utama bagi pembangunan daerah.
