RAMPAGOE.NEWS. BANDA ACEH – Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan masa depan Aceh melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Langkah strategis ini bukan semata-mata untuk mempertahankan Dana Otonomi Khusus (Otsus), tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan, memperkuat perdamaian, serta mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran di Tanah Rencong.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, menegaskan bahwa revisi UUPA merupakan instrumen penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Aceh ke depan. Menurutnya, keberadaan Dana Otsus selama hampir dua dekade telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dari Daerah Konflik Menjadi Daerah Pembangunan
Tidak dapat dipungkiri, Aceh hari ini jauh berbeda dibandingkan Aceh pascakonflik dan pascatsunami. Berbagai fasilitas publik yang kini dinikmati masyarakat, mulai dari jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi, merupakan hasil dari sinergi antara Dana Otsus, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Aceh.
Pemerintah Aceh menilai bahwa keberhasilan menjaga stabilitas daerah selama hampir dua dekade pasca-MoU Helsinki merupakan capaian besar yang harus terus dijaga. Oleh sebab itu, revisi UUPA dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan perdamaian sekaligus memperkuat posisi Aceh dalam mengelola potensi daerahnya secara lebih optimal.
Mualem Dorong Otsus 2,5 Persen Demi Masa Depan Aceh
Salah satu poin penting yang diperjuangkan Pemerintah Aceh dalam revisi UUPA adalah penguatan skema Dana Otsus sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.
Usulan tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah Aceh melihat masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan, mulai dari pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, hingga percepatan pembangunan kawasan industri dan hilirisasi sumber daya alam.
Bagi Pemerintah Aceh, Dana Otsus bukan sekadar transfer anggaran, melainkan instrumen percepatan pembangunan yang telah terbukti membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh selama ini.
Hilirisasi Migas dan Investasi Jadi Fokus Baru
Pemerintah Aceh saat ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mulai mengarahkan strategi pembangunan pada sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Salah satunya adalah pengembangan potensi migas Aceh melalui proyek-proyek strategis seperti Blok Andaman dan penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Dengan pengolahan sumber daya alam dilakukan di Aceh, manfaat ekonomi yang dihasilkan diyakini akan jauh lebih besar. Industri turunan dapat tumbuh, investasi meningkat, tenaga kerja lokal terserap, dan daya saing ekonomi Aceh semakin kuat.
Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Pemerintah Aceh menilai revisi UUPA harus segera diwujudkan agar berbagai kewenangan strategis daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Saatnya Semua Elemen Bersatu
Perjuangan revisi UUPA bukan hanya agenda Pemerintah Aceh, tetapi juga agenda bersama seluruh masyarakat Aceh. Dukungan dari DPR Aceh, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga generasi muda menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi Aceh di tingkat nasional.
Momentum revisi UUPA harus dilihat sebagai kesempatan besar untuk memperkuat hasil-hasil perdamaian, memperluas ruang pembangunan, dan memastikan generasi mendatang menikmati Aceh yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri.
Dengan kepemimpinan Mualem-Dek Fadh yang terus memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional, harapan besar kini tertuju pada lahirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian fiskal, memperkuat kewenangan daerah, dan membuka jalan bagi kebangkitan ekonomi Aceh yang lebih berkelanjutan.
