JKA Tetap Berjalan, Pemerintah Aceh Lakukan Evaluasi Data Penerima
RAMPAGOE.NEWS. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, Pemerintah Aceh saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan data penerima manfaat agar program tersebut lebih tepat sasaran serta tidak membebani kondisi keuangan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menghadiri silaturahmi bersama para ulama Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Sabtu (9/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menepis berbagai isu yang menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh akan menghentikan program JKA.
“JKA itu macam biasa, cuma kita evaluasi sebentar. Bahwasanya kita tertibkan karena duit kita sudah kurang,” kata Mualem kepada wartawan.
Menurut Mualem, evaluasi yang sedang dilakukan terutama berkaitan dengan validitas data peserta JKA. Ia menilai selama ini masih banyak persoalan administrasi yang menyebabkan program tersebut tidak berjalan optimal. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masih adanya data masyarakat yang telah meninggal dunia namun tetap tercatat sebagai penerima manfaat JKA.
“Ini mana data orang mati pun enggak tahu, enggak jelas. Ini yang perlu kita evaluasi, jangan asal ambil saja, pasoe lam bheb,” ujarnya.
Mualem menilai pembenahan data menjadi langkah penting agar anggaran JKA benar-benar digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal Aceh saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya.
Di hadapan para ulama, Mualem mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Aceh mengalami penurunan drastis. Jika sebelumnya anggaran Aceh mencapai sekitar Rp20 triliun, kini hanya tersisa sekitar Rp11 triliun.
“Bagi kami Pemerintah Aceh tidak bermaksud untuk mematikan uang JKA. Jadi abon, abu, dan teungku semuanya, kita sedang kewalahan. Dari anggaran Aceh Rp20 triliun, sekarang tersisa Rp11 triliun, jadi setengah uangnya tidak ada lagi,” kata Mualem.
Penurunan anggaran tersebut, menurutnya, membuat Pemerintah Aceh harus lebih berhati-hati dalam mengelola belanja daerah, termasuk dalam pembiayaan program kesehatan. Karena itu, evaluasi terhadap JKA disebut bukan sebagai bentuk pengurangan layanan kesehatan, melainkan langkah penataan agar program tetap berkelanjutan.
Mualem juga menggambarkan situasi keuangan Aceh saat ini dengan istilah kiasan dalam bahasa Aceh. “Tatarek ule ka teuhah ikue, tatarek ikue ka teuhah ule,” ucapnya, yang menggambarkan kondisi serba sulit dan penuh keterbatasan.
Meski demikian, ia memastikan komitmen Pemerintah Aceh terhadap layanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemerintah, kata dia, hanya ingin memastikan seluruh anggaran yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran dan tidak bocor akibat persoalan administrasi maupun data yang tidak valid.
Polemik mengenai JKA sendiri belakangan menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai spekulasi terkait keberlanjutan program tersebut di tengah kondisi keuangan Aceh yang mengalami tekanan. Namun dengan pernyataan terbaru ini, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa program JKA tetap dipertahankan sambil dilakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.
