Rampagoe.News. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencopot pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Keputusan ini didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi (monev) mendalam selama 1,5 tahun terakhir.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan utama pencopotan tersebut. Pertama, masalah kedisiplinan dan tata kelola di internal BGN yang dinilai tidak memuaskan. Pimpinan BGN dianggap tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik dan memiliki tata kelola organisasi yang buruk.

Kedua, kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kurang memuaskan. Pimpinan lama dianggap tidak disiplin dalam menjaga kualitas makanan dan standarisasi gizi yang telah ditetapkan, yang dibuktikan dengan adanya keluhan dan kasus keracunan di lapangan.

Ketiga, skandal jual beli titik dapur (SPPG) yang mencuat dan menjadi pemicu utama pencopotan. KSP Dudung Abdurachman mengkonfirmasi adanya dugaan praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau jatah dapur MBG. Informasi mengenai penyimpangan ini telah sampai ke Presiden dan menjadi pertimbangan besar untuk melakukan perombakan.

Keempat, adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan korupsi di internal BGN. Evaluasi juga mencakup tindakan hukum Kejaksaan Agung yang mengungkap adanya mark-up pengadaan barang dan afiliasi pimpinan dengan yayasan-yayasan yang menerima insentif miliaran rupiah per hari.

Langkah ini juga mencerminkan sikap responsif Presiden terhadap keresahan dan protes masyarakat yang sudah lama menyuarakan kritik terkait pengelolaan BGN. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ia menginginkan program MBG berjalan dengan “sempurna” tanpa ada celah penyimpangan, karena program ini menggunakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada rakyat.

Sebagai tindak lanjut, Presiden menunjuk pimpinan baru dengan latar belakang auditor profesional (Agustina Arumsari dari BPKP) dan militer (Mayjen TNI Trenggono) untuk memperbaiki manajemen dan disiplin lembaga. Dengan demikian, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif dalam meningkatkan gizi masyarakat.