Rampagoe.News. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh kini tengah menjadi sasaran kritik keras dari elemen masyarakat. Instansi penegak aturan ini dinilai menjalankan tugasnya dengan pola yang tidak berimbang, sehingga memicu anggapan adanya diskriminasi dalam pelaksanaan penindakan di lapangan.

Menanggapi fenomena tersebut, muncul desakan kuat agar Pj Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap internal Satpol PP-WH. Bahkan, wacana pergantian pucuk pimpinan di institusi tersebut mencuat sebagai langkah serius untuk memulihkan kepercayaan publik yang dinilai mulai merosot.

Zultri Ramadhan, dalam keterangannya yang diterima redaksi pada Sabtu, 31 Mei 2026, menegaskan bahwa kritik ini bukan berarti menolak eksistensi qanun maupun upaya menjaga ketertiban umum. Sebaliknya, masyarakat justru menuntut integritas dan konsistensi aparat dalam bertugas. Zultri menyoroti adanya ketimpangan tajam antara perlakuan aparat terhadap rakyat kecil dibandingkan dengan kelompok berpengaruh. Menurutnya, tindakan tegas seringkali hanya menyasar pedagang kecil atau masyarakat lemah, sementara pihak-pihak dengan kekuatan tertentu terkesan mendapatkan perlakuan istimewa. Kondisi inilah yang memicu stigma penegakan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Lebih lanjut, Zultri mengingatkan bahwa pembiaran terhadap pola penegakan yang tidak adil akan berakibat fatal bagi legitimasi institusi penegak syariat dan ketertiban di Banda Aceh. Meski Satpol PP-WH saat ini cukup aktif melakukan operasi penertiban, masyarakat menuntut agar keberanian aparat ditunjukkan secara merata tanpa melihat status sosial pelaku pelanggaran.

Prinsip keadilan harus menjadi fondasi utama dalam setiap tindakan di lapangan. Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses secara transparan dan profesional tanpa pandang bulu. Menghindari penerapan standar ganda merupakan kunci agar masyarakat tetap menaruh rasa percaya kepada aparat. Sebagai penutup, Zultri mendesak pihak pemerintah kota untuk merespons aspirasi publik tersebut sebagai wujud nyata komitmen dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan di ibu kota Provinsi Aceh.