ACEH UTARA – Akses yang terputus bukan alasan bagi warga Gampong Gunci untuk menyerah. Demi mendapatkan dokumen kependudukan, mereka rela menempuh perjalanan ekstrem, termasuk menyeberang menggunakan rakit dengan biaya seadanya.

Kisah ini dialami Sarah Nadia, warga Dusun Lhok Pungki, yang harus menyeberangi jalur air untuk menuju Kantor Camat Sawang. Infrastruktur jalan dan jembatan penghubung dari tempat tinggalnya rusak parah sejak banjir bandang melanda Aceh pada 26 November 2025 lalu.

“Sekali naik rakit Rp15 ribu. Mau tidak mau ya harus pergi, karena ini kebutuhan,” ujarnya, Ahad (12/4/2026).

Bagi Sarah, perjalanan itu bukan sekadar urusan administratif. Banjir besar yang menghantam wilayahnya tahun lalu telah menghapus hampir seluruh jejak kehidupan lama, termasuk dokumen penting seperti Kartu Keluarga dan KTP elektronik. Ia mengaku tidak sempat menyelamatkan apapun saat air datang menghancurkan permukiman.

Meski kehilangan banyak hal, ia bersyukur keluarganya selamat. Saat ini, Sarah bersama suami dan anaknya tinggal di hunian sementara (huntara) di Gampong Gunci, sembari mencoba membangun kembali kehidupan dari nol.

Kondisi inilah yang memaksanya memanfaatkan layanan administrasi kependudukan gratis yang digelar di Kantor Camat Sawang. Layanan tersebut menjadi satu-satunya kesempatan bagi warga terdampak untuk mendapatkan kembali identitas resmi tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor dinas.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa Sarah bukan satu-satunya yang berjuang. Aula Kantor Camat Sawang dipadati warga dari berbagai desa terdampak banjir yang datang sejak pagi untuk mengurus dokumen. Mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan kepastian administrasi yang selama ini hilang.

Program layanan jemput bola ini digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh bekerja sama dengan Disdukcapil Aceh Utara. Tujuannya jelas: mendekatkan layanan kepada masyarakat yang terdampak bencana dan mengalami kesulitan akses.

Sekretaris Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Muhammad Amin, menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk membantu penyintas banjir agar dapat kembali memiliki dokumen kependudukan yang sah.

“Harapannya masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor Disdukcapil. Kita yang datang langsung ke mereka,” ujarnya.

Dalam layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik, pembuatan Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga akta kematian. Program ini menyasar 39 gampong di Kecamatan Sawang yang menjadi wilayah paling terdampak banjir besar.

Pelayanan berlangsung selama tiga hari, mulai 11 hingga 13 April 2026. Waktu yang singkat, tetapi menjadi sangat berarti bagi ribuan warga yang selama berbulan-bulan hidup tanpa dokumen resmi.

Kepala Disdukcapil Aceh Utara, Safrizal, menyebutkan bahwa jumlah penduduk di wilayahnya mencapai lebih dari 650 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, masih terdapat ribuan warga yang belum memiliki KTP elektronik.

Data terakhir menunjukkan sekitar 7.789 warga belum melakukan perekaman, sementara pemula KTP mencapai 11.794 jiwa. Angka ini memperlihatkan bahwa persoalan administrasi kependudukan masih menjadi pekerjaan besar, terlebih setelah bencana yang menghancurkan banyak dokumen warga.

Di tengah kondisi sulit, upaya warga seperti Sarah menjadi gambaran nyata: bagi mereka, identitas bukan sekadar kartu, tetapi kunci untuk mengakses layanan, bantuan, dan masa depan.

ACEH UTARA – Akses yang terputus bukan alasan bagi warga Gampong Gunci untuk menyerah. Demi mendapatkan dokumen kependudukan, mereka rela menempuh perjalanan ekstrem, termasuk menyeberang menggunakan rakit dengan biaya seadanya.

Kisah ini dialami Sarah Nadia, warga Dusun Lhok Pungki, yang harus menyeberangi jalur air untuk menuju Kantor Camat Sawang. Infrastruktur jalan dan jembatan penghubung dari tempat tinggalnya rusak parah sejak banjir bandang melanda Aceh pada 26 November 2025 lalu.

“Sekali naik rakit Rp15 ribu. Mau tidak mau ya harus pergi, karena ini kebutuhan,” ujarnya, Ahad (12/4/2026).

Bagi Sarah, perjalanan itu bukan sekadar urusan administratif. Banjir besar yang menghantam wilayahnya tahun lalu telah menghapus hampir seluruh jejak kehidupan lama, termasuk dokumen penting seperti Kartu Keluarga dan KTP elektronik. Ia mengaku tidak sempat menyelamatkan apapun saat air datang menghancurkan permukiman.

Meski kehilangan banyak hal, ia bersyukur keluarganya selamat. Saat ini, Sarah bersama suami dan anaknya tinggal di hunian sementara (huntara) di Gampong Gunci, sembari mencoba membangun kembali kehidupan dari nol.

Kondisi inilah yang memaksanya memanfaatkan layanan administrasi kependudukan gratis yang digelar di Kantor Camat Sawang. Layanan tersebut menjadi satu-satunya kesempatan bagi warga terdampak untuk mendapatkan kembali identitas resmi tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor dinas.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa Sarah bukan satu-satunya yang berjuang. Aula Kantor Camat Sawang dipadati warga dari berbagai desa terdampak banjir yang datang sejak pagi untuk mengurus dokumen. Mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan kepastian administrasi yang selama ini hilang.

Program layanan jemput bola ini digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh bekerja sama dengan Disdukcapil Aceh Utara. Tujuannya jelas: mendekatkan layanan kepada masyarakat yang terdampak bencana dan mengalami kesulitan akses.

Sekretaris Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Muhammad Amin, menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk membantu penyintas banjir agar dapat kembali memiliki dokumen kependudukan yang sah.

“Harapannya masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor Disdukcapil. Kita yang datang langsung ke mereka,” ujarnya.

Dalam layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik, pembuatan Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga akta kematian. Program ini menyasar 39 gampong di Kecamatan Sawang yang menjadi wilayah paling terdampak banjir besar.

Pelayanan berlangsung selama tiga hari, mulai 11 hingga 13 April 2026. Waktu yang singkat, tetapi menjadi sangat berarti bagi ribuan warga yang selama berbulan-bulan hidup tanpa dokumen resmi.

Kepala Disdukcapil Aceh Utara, Safrizal, menyebutkan bahwa jumlah penduduk di wilayahnya mencapai lebih dari 650 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, masih terdapat ribuan warga yang belum memiliki KTP elektronik.

Data terakhir menunjukkan sekitar 7.789 warga belum melakukan perekaman, sementara pemula KTP mencapai 11.794 jiwa. Angka ini memperlihatkan bahwa persoalan administrasi kependudukan masih menjadi pekerjaan besar, terlebih setelah bencana yang menghancurkan banyak dokumen warga.

Di tengah kondisi sulit, upaya warga seperti Sarah menjadi gambaran nyata: bagi mereka, identitas bukan sekadar kartu, tetapi kunci untuk mengakses layanan, bantuan, dan masa depan.

ACEH UTARA – Akses yang terputus bukan alasan bagi warga Gampong Gunci untuk menyerah. Demi mendapatkan dokumen kependudukan, mereka rela menempuh perjalanan ekstrem, termasuk menyeberang menggunakan rakit dengan biaya seadanya.

Kisah ini dialami Sarah Nadia, warga Dusun Lhok Pungki, yang harus menyeberangi jalur air untuk menuju Kantor Camat Sawang. Infrastruktur jalan dan jembatan penghubung dari tempat tinggalnya rusak parah sejak banjir bandang melanda Aceh pada 26 November 2025 lalu.

“Sekali naik rakit Rp15 ribu. Mau tidak mau ya harus pergi, karena ini kebutuhan,” ujarnya, Ahad (12/4/2026).

Bagi Sarah, perjalanan itu bukan sekadar urusan administratif. Banjir besar yang menghantam wilayahnya tahun lalu telah menghapus hampir seluruh jejak kehidupan lama, termasuk dokumen penting seperti Kartu Keluarga dan KTP elektronik. Ia mengaku tidak sempat menyelamatkan apapun saat air datang menghancurkan permukiman.

Meski kehilangan banyak hal, ia bersyukur keluarganya selamat. Saat ini, Sarah bersama suami dan anaknya tinggal di hunian sementara (huntara) di Gampong Gunci, sembari mencoba membangun kembali kehidupan dari nol.

Kondisi inilah yang memaksanya memanfaatkan layanan administrasi kependudukan gratis yang digelar di Kantor Camat Sawang. Layanan tersebut menjadi satu-satunya kesempatan bagi warga terdampak untuk mendapatkan kembali identitas resmi tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor dinas.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa Sarah bukan satu-satunya yang berjuang. Aula Kantor Camat Sawang dipadati warga dari berbagai desa terdampak banjir yang datang sejak pagi untuk mengurus dokumen. Mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan kepastian administrasi yang selama ini hilang.

Program layanan jemput bola ini digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh bekerja sama dengan Disdukcapil Aceh Utara. Tujuannya jelas: mendekatkan layanan kepada masyarakat yang terdampak bencana dan mengalami kesulitan akses.

Sekretaris Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Muhammad Amin, menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk membantu penyintas banjir agar dapat kembali memiliki dokumen kependudukan yang sah.

“Harapannya masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor Disdukcapil. Kita yang datang langsung ke mereka,” ujarnya.

Dalam layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik, pembuatan Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga akta kematian. Program ini menyasar 39 gampong di Kecamatan Sawang yang menjadi wilayah paling terdampak banjir besar.

Pelayanan berlangsung selama tiga hari, mulai 11 hingga 13 April 2026. Waktu yang singkat, tetapi menjadi sangat berarti bagi ribuan warga yang selama berbulan-bulan hidup tanpa dokumen resmi.

Kepala Disdukcapil Aceh Utara, Safrizal, menyebutkan bahwa jumlah penduduk di wilayahnya mencapai lebih dari 650 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, masih terdapat ribuan warga yang belum memiliki KTP elektronik.

Data terakhir menunjukkan sekitar 7.789 warga belum melakukan perekaman, sementara pemula KTP mencapai 11.794 jiwa. Angka ini memperlihatkan bahwa persoalan administrasi kependudukan masih menjadi pekerjaan besar, terlebih setelah bencana yang menghancurkan banyak dokumen warga.

Di tengah kondisi sulit, upaya warga seperti Sarah menjadi gambaran nyata: bagi mereka, identitas bukan sekadar kartu, tetapi kunci untuk mengakses layanan, bantuan, dan masa depan.