BANDA ACEH – Dinamika politik di tubuh Partai Aceh semakin memanas. Ketua Umum DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dikabarkan telah mengantongi dua nama kandidat kuat untuk menggantikan posisi Ketua DPR Aceh.

Dua nama tersebut adalah Azhari M. Nur yang dikenal dengan sapaan Haji Maop, serta Saiful Bahri alias Pon Yahya. Keduanya disebut telah melalui proses pertimbangan matang sebelum diajukan sebagai calon pengganti Zulfadli yang saat ini tengah berada dalam pusaran konflik internal.

“Ini dua nama yang disiapkan. Namun keputusan terakhir ada sama Mualem,” ujar sumber terdekat Mualem pada Kamis malam (9/4/2026).

Langkah ini disebut bukan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Sumber internal menyebutkan bahwa Mualem telah melakukan serangkaian konsultasi intensif di sejumlah kota, termasuk Malaysia, Jakarta, hingga Medan. Konsultasi tersebut dilakukan untuk meredam konflik yang kian meruncing sekaligus mencari jalan keluar terbaik bagi stabilitas politik di Aceh.

Kisruh internal ini mencapai puncaknya saat sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh pada 6 April 2026. Dalam sidang tersebut, kepemimpinan Abang Samalanga secara terbuka mendapat mosi tidak percaya dari sejumlah anggota dewan.

Salah satu momen paling mencolok terjadi ketika Rijaluddin dari PKB meminta agar forum sidang dilanjutkan tanpa kehadiran pimpinan DPR Aceh. Permintaan itu langsung disambut serentak oleh anggota dewan lainnya.

“Pak gubernur, kami meminta seluruh anggota DPRA berjumpa dengan pak gubernur tanpa pimpinan,” tegas Rijaluddin dalam forum tersebut, yang langsung diikuti teriakan “Setuju” dari para anggota.

Peristiwa ini menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan terhadap kepemimpinan Abang Samalanga telah mengalami erosi serius, bahkan di dalam forum resmi legislatif.

Tak hanya persoalan internal dewan, Abang Samalanga juga menjadi sorotan akibat gaya komunikasi yang dinilai kurang kondusif, terutama dalam hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Salah satu insiden yang memicu perhatian adalah saat dirinya berbicara dengan nada tinggi kepada Polda Aceh terkait isu perlindungan undang-undang terhadap kegiatan reses.

Sumber internal menyebutkan bahwa rangkaian kejadian tersebut mencerminkan adanya masalah komunikasi yang cukup serius. Tidak hanya dengan sesama anggota DPR Aceh, tetapi juga dengan partai koalisi serta aparat keamanan.

Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa solusi konkret, bukan tidak mungkin akan berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah. Posisi Ketua DPR Aceh yang strategis menuntut kemampuan komunikasi politik yang kuat serta kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai kepentingan.

Kini, semua mata tertuju pada keputusan akhir Mualem. Apakah ia akan memilih figur yang mampu meredam konflik, atau justru keputusan tersebut akan membuka babak baru dalam dinamika politik Aceh.

BANDA ACEH – Dinamika politik di tubuh Partai Aceh semakin memanas. Ketua Umum DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dikabarkan telah mengantongi dua nama kandidat kuat untuk menggantikan posisi Ketua DPR Aceh.

Dua nama tersebut adalah Azhari M. Nur yang dikenal dengan sapaan Haji Maop, serta Saiful Bahri alias Pon Yahya. Keduanya disebut telah melalui proses pertimbangan matang sebelum diajukan sebagai calon pengganti Zulfadli yang saat ini tengah berada dalam pusaran konflik internal.

“Ini dua nama yang disiapkan. Namun keputusan terakhir ada sama Mualem,” ujar sumber terdekat Mualem pada Kamis malam (9/4/2026).

Langkah ini disebut bukan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Sumber internal menyebutkan bahwa Mualem telah melakukan serangkaian konsultasi intensif di sejumlah kota, termasuk Malaysia, Jakarta, hingga Medan. Konsultasi tersebut dilakukan untuk meredam konflik yang kian meruncing sekaligus mencari jalan keluar terbaik bagi stabilitas politik di Aceh.

Kisruh internal ini mencapai puncaknya saat sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh pada 6 April 2026. Dalam sidang tersebut, kepemimpinan Abang Samalanga secara terbuka mendapat mosi tidak percaya dari sejumlah anggota dewan.

Salah satu momen paling mencolok terjadi ketika Rijaluddin dari PKB meminta agar forum sidang dilanjutkan tanpa kehadiran pimpinan DPR Aceh. Permintaan itu langsung disambut serentak oleh anggota dewan lainnya.

“Pak gubernur, kami meminta seluruh anggota DPRA berjumpa dengan pak gubernur tanpa pimpinan,” tegas Rijaluddin dalam forum tersebut, yang langsung diikuti teriakan “Setuju” dari para anggota.

Peristiwa ini menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan terhadap kepemimpinan Abang Samalanga telah mengalami erosi serius, bahkan di dalam forum resmi legislatif.

Tak hanya persoalan internal dewan, Abang Samalanga juga menjadi sorotan akibat gaya komunikasi yang dinilai kurang kondusif, terutama dalam hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Salah satu insiden yang memicu perhatian adalah saat dirinya berbicara dengan nada tinggi kepada Polda Aceh terkait isu perlindungan undang-undang terhadap kegiatan reses.

Sumber internal menyebutkan bahwa rangkaian kejadian tersebut mencerminkan adanya masalah komunikasi yang cukup serius. Tidak hanya dengan sesama anggota DPR Aceh, tetapi juga dengan partai koalisi serta aparat keamanan.

Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa solusi konkret, bukan tidak mungkin akan berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah. Posisi Ketua DPR Aceh yang strategis menuntut kemampuan komunikasi politik yang kuat serta kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai kepentingan.

Kini, semua mata tertuju pada keputusan akhir Mualem. Apakah ia akan memilih figur yang mampu meredam konflik, atau justru keputusan tersebut akan membuka babak baru dalam dinamika politik Aceh.

BANDA ACEH – Dinamika politik di tubuh Partai Aceh semakin memanas. Ketua Umum DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dikabarkan telah mengantongi dua nama kandidat kuat untuk menggantikan posisi Ketua DPR Aceh.

Dua nama tersebut adalah Azhari M. Nur yang dikenal dengan sapaan Haji Maop, serta Saiful Bahri alias Pon Yahya. Keduanya disebut telah melalui proses pertimbangan matang sebelum diajukan sebagai calon pengganti Zulfadli yang saat ini tengah berada dalam pusaran konflik internal.

“Ini dua nama yang disiapkan. Namun keputusan terakhir ada sama Mualem,” ujar sumber terdekat Mualem pada Kamis malam (9/4/2026).

Langkah ini disebut bukan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Sumber internal menyebutkan bahwa Mualem telah melakukan serangkaian konsultasi intensif di sejumlah kota, termasuk Malaysia, Jakarta, hingga Medan. Konsultasi tersebut dilakukan untuk meredam konflik yang kian meruncing sekaligus mencari jalan keluar terbaik bagi stabilitas politik di Aceh.

Kisruh internal ini mencapai puncaknya saat sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh pada 6 April 2026. Dalam sidang tersebut, kepemimpinan Abang Samalanga secara terbuka mendapat mosi tidak percaya dari sejumlah anggota dewan.

Salah satu momen paling mencolok terjadi ketika Rijaluddin dari PKB meminta agar forum sidang dilanjutkan tanpa kehadiran pimpinan DPR Aceh. Permintaan itu langsung disambut serentak oleh anggota dewan lainnya.

“Pak gubernur, kami meminta seluruh anggota DPRA berjumpa dengan pak gubernur tanpa pimpinan,” tegas Rijaluddin dalam forum tersebut, yang langsung diikuti teriakan “Setuju” dari para anggota.

Peristiwa ini menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan terhadap kepemimpinan Abang Samalanga telah mengalami erosi serius, bahkan di dalam forum resmi legislatif.

Tak hanya persoalan internal dewan, Abang Samalanga juga menjadi sorotan akibat gaya komunikasi yang dinilai kurang kondusif, terutama dalam hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Salah satu insiden yang memicu perhatian adalah saat dirinya berbicara dengan nada tinggi kepada Polda Aceh terkait isu perlindungan undang-undang terhadap kegiatan reses.

Sumber internal menyebutkan bahwa rangkaian kejadian tersebut mencerminkan adanya masalah komunikasi yang cukup serius. Tidak hanya dengan sesama anggota DPR Aceh, tetapi juga dengan partai koalisi serta aparat keamanan.

Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa solusi konkret, bukan tidak mungkin akan berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah. Posisi Ketua DPR Aceh yang strategis menuntut kemampuan komunikasi politik yang kuat serta kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai kepentingan.

Kini, semua mata tertuju pada keputusan akhir Mualem. Apakah ia akan memilih figur yang mampu meredam konflik, atau justru keputusan tersebut akan membuka babak baru dalam dinamika politik Aceh.